MPR Tetapkan 2 Desember 2026 Jadi Hari Pemilihan Pengganti Gibran
By Admin
Gedung DPR/MPR RI
nusakini.com, Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) RI menjadwalkan sidang paripurna untuk menentukan pengisi kursi Wakil Presiden yang ditinggalkan Gibran Rakabuming Raka pada Rabu, 2 Desember 2026. Ketetapan tersebut diumumkan langsung oleh Ketua MPR RI Ahmad Muzani selepas memimpin rapat gabungan di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Jumat (13/11/2026).
Agenda tunggal di Gedung Nusantara itu akan merangkum tiga tahapan krusial sekaligus, mulai dari pemungutan suara, pengesahan, hingga pelantikan kandidat terpilih. Langkah cepat ini diambil menyusul diterimanya surat pengunduran diri Gibran oleh pimpinan parlemen dan Presiden Prabowo Subianto pada Kamis (12/11/2026).
Menurut Ahmad Muzani, seluruh unsur pimpinan MPR, DPR, dan DPD telah bersepakat agar proses transisi kepemimpinan tidak berlarut-larut. Konsultasi lintas lembaga bersama kepala negara sehari sebelumnya juga menghasilkan kesepahaman serupa demi menjaga stabilitas pemerintahan.
"Dalam pembicaraan kami di antara pimpinan dan kami kemarin berkonsultasi antara pimpinan MPR, pimpinan DPR, dan pimpinan DPD bersama Presiden, intinya adalah makin cepat makin baik," kata Muzani saat memberikan keterangan kepada awak media di Jakarta, Jumat (13/11/2026).
Berdasarkan ketentuan konstitusi, parlemen sebenarnya memiliki tenggat waktu paling lama 60 hari sejak kursi wakil presiden lowong untuk menggelar pemilihan. Apabila memaksimalkan batas waktu tersebut, seluruh rangkaian proses baru akan tuntas pada awal Januari 2027.
Namun, parlemen memilih memangkas durasi penantian hingga satu bulan lebih awal dari tenggat maksimal yang diizinkan undang-undang. "Kami ingin menyelesaikan kekosongan ini lebih cepat supaya kekosongan ini tidak terlalu lama-lama," tegas Muzani menjelaskan alasan percepatan jadwal tersebut.
Keputusan ini otomatis memulai hitungan mundur bagi Presiden Prabowo Subianto untuk menyiapkan dua nama kandidat pengganti. Merujuk Pasal 8 ayat (2) UUD 1945 dan Pasal 46 ayat (2) Undang-Undang MD3, daftar dua calon beserta kelengkapan berkas administratif wajib diserahkan kepada MPR maksimal 14 hari sebelum hari pemungutan suara.
Dengan demikian, batas akhir penyerahan usulan nama dari Istana diperkirakan jatuh pada Rabu, 18 November 2026. Dinamika suksesi ini berlangsung di tengah bergulirnya proses Hak Menyatakan Pendapat (HMP) terkait dugaan syarat konstitusional yang tengah ditangani oleh DPR RI. (*)